“Ini bukan pembangunan bangsa, tetapi pengingkaran terhadap Trisakti,” tegasnya.
3. De-Soekarnoisasi dan Narasi Sejarah
GMNI juga menilai terjadi upaya penghapusan peran Bung Karno dalam sejarah, termasuk perubahan narasi sejarah di ruang publik pada masa Orde Baru.
4. Catatan Demokrasi dan HAM
Aktivis menilai masa Orde Baru diwarnai pembatasan kebebasan politik, represi terhadap gerakan rakyat, serta belum tuntasnya penegakan keadilan atas pelanggaran HAM masa lalu.
5. Kritik atas Model Pembangunan
GMNI menyebut pembangunan ekonomi era Orde Baru bergantung pada modal asing, memunculkan ketimpangan, dan tidak mencerminkan amanat kemandirian ekonomi rakyat.
Kesimpulan Sikap
GMNI Sukabumi Raya menegaskan penolakannya atas wacana gelar pahlawan untuk Soeharto, seraya menekankan perlunya penyelesaian sejarah dan penegakan keadilan sebelum memberikan penghargaan negara.
“Pahlawan bukanlah mereka yang diposisikan oleh kekuasaan, tetapi mereka yang membebaskan rakyat dari penindasan. Masih banyak catatan sejarah yang harus diselesaikan sebelum bicara soal gelar kehormatan,” tutup Gilang Tri Buana. (eka)
