Hal ini sejalan dengan agenda prioritas ekonomi digital dalam keketuaan Indonesia di ASEAN 2023, yang berfokus pada kemajuan konektivitas sistem pembayaran, literasi, serta inklusi keuangan digital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menyampaikan melalui FEKDI 2023, setiap pihak memperkuat akselerasi sinergi dan inovasi menuju Indonesia Maju. Perry mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam transformasi digital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Bank Indonesia berkomitmen untuk menjadikan ekosistem sistem pembayaran menjadi episentrum ekonomi keuangan digital Indonesia, melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI). Hadirnya QRIS, BI-FAST, dan Standar Nasional Open API (SNAP) menyatukan satu nusa dan bahasa konektivitas pembayaran, serta dalam semangat satu bangsa Indonesia melalui konsolidasi antara industri pembayaran dan e-commerce membentuk bangsa digital,” ujar Perry.
Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto juga menyampaikan bahwa Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang signifikan, ditandai dengan nilai ekonomi digital tahun 2022 yang mencapai angka USD 77 miliar atau tumbuh 22% (yoy) dan diproyeksikan akan meningkat hampir 2 kali lipat hingga USD 130 miliar pada tahun 2025.
Untuk itu, Pemerintah dinilai perlu mendorong berbagai upaya dalam mengakselerasi potensi ekonomi digital tersebut melalui berbagai inovasi kebijakan.
“Yang perlu kita ingat bahwa 10 hingga 13 tahun ke depan adalah momentum yang sangat penting bagi Indonesia karena bonus demografi hanya akan berlangsung sampai tahun 2038,” ungkap Menko Airlangga.
