JAKARTA, Mediakarya – Pendiri Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, R. Haidar Alwi, menegaskan pentingnya membaca situasi dengan jernih pasca rangkaian aksi yang terjadi pada 25 dan 28 Agustus 2025.
Dua momentum itu memperlihatkan bahwa suara rakyat nyata, keresahan publik bukan fiksi, tetapi sekaligus menunjukkan betapa mudahnya arah perjuangan dibelokkan.
Aspirasi yang seharusnya fokus pada substansi tiba-tiba bergeser menjadi kebencian kepada aparat. Bagi Haidar Alwi, inilah jebakan yang berbahaya: rakyat dan polisi dipaksa berhadap-hadapan, sementara pihak yang sebenarnya dipersoalkan justru aman di balik bayangan.
Pada 25 Agustus, mahasiswa, pengemudi ojek online, dan sebagian masyarakat sipil turun menyuarakan keresahan terkait kebijakan yang dianggap tidak berpihak.
Mereka menyoroti isu tunjangan, transparansi anggaran, serta dorongan agar regulasi penyitaan aset segera disahkan.
Aksi ini berlangsung dengan massa yang tidak terlalu besar, namun cukup menggetarkan publik. Ajakan banyak beredar melalui media sosial, bahkan penanggung jawab tidak jelas.
Tiga hari kemudian, 28 Agustus, aksi lebih besar digelar oleh kelompok buruh dan serikat pekerja. Mereka membawa tuntutan yang jelas. Yakni, hapus sistem outsourcing, hentikan PHK sepihak, tolak upah murah, dan reformasi kebijakan ketenagakerjaan.
Ribuan orang hadir, orasi-orasi menggema, dan suasana awalnya damai. Tetapi memasuki malam, kerusuhan pecah. Insiden tragis merenggut nyawa seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, yang terlindas kendaraan taktis
Brimob saat sedang mengantar pesanan. Dari titik inilah narasi publik mulai bergeser. Tuntutan buruh menjadi kabur, digantikan kemarahan besar terhadap aparat.
Haidar Alwi menilai, benang merah kedua aksi ini jelas. Pola yang sama terulang: aksi damai hingga sore, mahasiswa dan buruh tertib sesuai kesepakatan.
Namun setelah jam enam, muncul pihak-pihak yang tidak jelas, kerumunan berubah liar, provokasi mencuat, dan benturan pun terjadi. Publik yang semula mengawal aspirasi lalu diarahkan untuk menyerang polisi.
“Inilah pola berbahaya. Aksi damai bisa dengan cepat dipelintir menjadi konflik horizontal antara rakyat dan aparat. Kalau kita terjebak dalam narasi itu, kita sedang memenuhi skenario adu domba,” kata Haidar Alwi, Sabtu (30/8/2025).
Saksi Mata dan Provokator
Haidar mengungkapkan kesaksiannya sendiri. Ia hadir di lapangan bersama sopir, menyaksikan dengan mata kepala bagaimana ada orang-orang yang bukan bagian dari aksi damai.
“Saya menyaksikan langsung ada kelompok berhelm, ada juga orang-orang yang jelas diarahkan. Mereka bukan mahasiswa, bukan rakyat biasa. Sopir saya mendengar kabar ada orang dibayar untuk memicu kerusuhan,” kata Haidar.
“Bahkan isu penjarahan terhadap kelompok rentan dimainkan oleh pihak bayaran. Mereka bukan bagian dari aksi damai. Saya pastikan, seribu persen, mereka adalah provokator,” tambah Haidar.
Logikanya sederhana, rakyat yang membawa motor pribadi tidak mungkin nekat membakarnya. Warga yang hadir dengan damai tidak mungkin merusak fasilitas umum.
“Jika terjadi pembakaran atau penjarahan, hampir bisa dipastikan ada aktor lain yang menyusup,” kata Haidar.
Menurut Haidar Alwi, skenario ini bukan hal baru. Ada pihak-pihak yang memang sengaja ingin bangsa ini ricuh, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan cara memecah rakyat melawan aparatnya sendiri.
Polisi Adalah Bagian dari Rakyat
Narasi publik yang kemudian muncul kerap menjadikan polisi sebagai musuh. Padahal, menurut Haidar Alwi, polisi adalah bagian dari rakyat itu sendiri.
“Polisi itu sipil, sama seperti rakyat. Mereka bekerja mencari nafkah, tunduk pada komando. Kalau ada kesalahan, proses sebagai oknum. Tapi jangan sekali-kali mengeneralisasi dan membenci institusi,” jelas Haidar Alwi.
Insiden rantis yang menewaskan Affan Kurniawan pun ia tekankan sebagai kecelakaan murni.
“Saya pastikan tidak ada perintah dari atasan untuk membunuh rakyat. Itu tidak mungkin. Jadi jangan biarkan tragedi ini dijadikan alasan untuk menyulut kebencian terhadap polisi,” kata Haidar Alwi.
Belakangan muncul desakan agar Kapolri mundur atau diganti. Haidar Alwi memandang tuntutan ini sebagai logika yang keliru.
“Menjatuhkan Kapolri di saat genting hanya akan menciptakan kekosongan komando dan memperparah keadaan. Itu sama saja memenuhi skenario provokator. Yang seharusnya dilakukan adalah menindak tegas oknum, memperbaiki SOP, dan memperkuat sinergi rakyat aparat,” tegas Haidar Alwi.
Haidar Alwi menambahkan, bangsa ini membutuhkan aparat yang solid untuk menjaga keamanan aksi damai. Jika kepemimpinan aparat diguncang oleh desakan emosional, maka yang benar-benar menang hanyalah pihak yang memang ingin bangsa ini pecah.
Haidar Alwi mengingatkan bahwa energi bangsa tidak boleh dihabiskan untuk membenci sesama anak bangsa. Musuh yang sebenarnya adalah provokator yang menunggangi kerusuhan, bukan mahasiswa, bukan rakyat, dan bukan pula aparat yang mengawal ketertiban.
“Yang salah dihukum sebagai oknum. Tapi institusi harus dijaga agar tetap bisa melindungi rakyat,” kata Haidar Alwi.
Beliau menutup pandangannya dengan ajakan moral yang tegas.
Untuk itu, ia mengajak agar rakyat dan polisi satu barisan. Jangan mau diadu domba.
“Perjuangan kita harus lurus, damai, dan bermartabat. Kalau kita bersatu, maka senyum sinis pihak-pihak yang ingin bangsa ini pecah akan segera hilang,” pungkas Haidar Alwi.**
