Menurutnya, kebijakan koalisi di daerah berbeda dengan koalisi pusat karena kader yang akan diusung adalah tokoh yang paham soal kondisi regional.
“Soal koalisi di daerah kan beda dengan koalisi di pusat. Tapi di pusat juga bisa mengatur kepada daerah untuk berkoalisi kepada partai-partai lain, itu sah-sah saja karena yang dipilihkan orang-orang dan tokoh-tokoh daerah yang mampu memimpin di daerahnya. Bukan asal pilih saja, yang track record-nya juga terukur,” ujarnya. (sm)
