“Sangat menarik ketika pemerintah mengumumkan tentang bertambahnya pembangunan smelter bijih nikel dan peningkatan pendapatan dari ekspor feronikel. Namun justru malah KPK menemukan ada selisih laporan Bea Cukai Indonesia dengan Bea Cukai China terkait nickle ore. Berapapun selisihnya, terbukti dari temuan KPK bahwa tetap saja yang diekspor perusahaan-perusahaan tambang itu adalah biji besi. Itu membuat klaim tentang peningkatan angka-angka ekspor feronikel dari Kementerian Perdagangan menjadi sangat meragukan publik. Apa bisa diyakini kalau pengekspor akan rela keluar ongkos produksi yang besar demi hasilkan feronikel jika ekspor bijih nikel saja bisa leluasa dilakukan seperti data temuan KPK tersebut?,” ujar Iskandar.
Dengan adanya hal tersebut, Iskandar berharap kepada Presiden Joko Widodo, Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sesegera mungkin menyelesaikan permasalahan yang saat ini menjadi sorotan publik.
“Sebab apabila ada kepentingan negara untuk sesuatu hal diluar negeri utamanya di WTO kami berharap kasus ini cepat ditangani supaya tidak ada asumsi bahwa pemerintah ada main mata dengan perusahaan-perusahaan ini yang mengakibatkan ada temuan KPK 5,3 juta ton bijih nikel di China, jadi harapan kita ini bisa diselesaikan oleh pemerintah supaya kedepan kita tidak menemukan data-data buruk yang datanya hampir 15 Triliun,” tegas Iskandar.
Sementara itu, Iskandar juga mengapresiasi Film Dokumenter karya Stephanie Tangkilisan dan Muhammad Fadli.
