Anggota DPRD DKI yang terpilih dari Jaktim itu mengakui, jika adanya program pembangunan yang terhenti tidak terlepas dari pergantian kepala daerah akibat proses pemilihan langsung kepala daerah.
“Sebagian pengamat malah berpendapat gubernur harusnya ditunjuk langsung, karena gubenur merupakan kepanjangan tangan presiden. Disamping itu program pembangunan harus dilakukan pula studi kelayakan. Sehingga dikarenakan tidak matangnya rencana pembangunan, berakibat berhentinya proses pembangunan,”ungkap loyalis Megawati Soekarnoputri ini. (dri)
