Anggota fraksi Partai Demokrat ini rekomendasi komisi D lainnya antara lain DPRD Provinsi DKI Jakarta mendorong peningkatan pengawasan dan manajemen di lapangan, termasuk koordinasi lintas SKPD secara berkelanjutan dan komprehensif untuk mencegah terulangnya temuan BPK di masa depan.
“Dalam hal sedang disusunnya dokumen RPJP 2025-2045, DPRD DKI Jakarta merekomendasikan agar eksekutif menjaga kesinambungan program antar periodenya, khususnya bagi program-program yang menjadi praktik baik dan memberi manfaat besar bagi masyarakat,” ujarnya lagi.
Kemudian, lanjut Neneng DPRD DKI Jakarta merekomendasikan kenaikan upah PJLP dengan jenis pekerjaan beresiko tinggi, seperti PJLP Dinas pertamanan dan hutan kota yang bertugas sebagai penebang atau penopingan pohon, PJLP Dinas Sumber Daya Air yang bertugas di rumah pompa dan PJLP Dinas Lingkungan Hidup yang bertugas di Pengelola Sampah Badan Air.
DPRD DKI Jakarta mendorong adanya akselerasi penambahan rasio RTH hingga mencapai 30 persen dari total luas Jakarta yang mengacu pada UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
