“Konflik mencakup luasan lahan mencapai 1.035.613 hektare dan berdampak pada 364.402 kepala keluarga (KK),” kata dia, dikutip dari antara.
Oleh karena itu, kata dia, pihaknya mendorong BPN menggandeng institusi penegak hukum lainnya untuk melakukan percepatan penyelesaian konflik lahan yang rata-rata menelan korban masyarakat bawah atau petani kecil, bahkan ada juga yang menjadi korban tindak kriminalisasi.
“Fakta di lapangan kriminalisasi terhadap masyarakat yang memperjuangkan hak-hak mereka atas lahan semakin meningkat. Tentu ini butuh penanganan khusus agar segera dapat dituntaskan,” ujar Senator asal Jawa Timur tersebut.
