Ia memaparkan ada sejumlah isu strategis terkait dengan pengawasan sektor kelautan dan perikanan, termasuk kabel/pipa bawah laut, pencemaran perairan serta distribusi hasil perikanan secara ilegal.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budisatrio Djiwandono menyampaikan harapannya agar pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah Kalimantan Timur ini dapat diperkuat dalam rangka upaya pemberantasan dan penanggulangan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing.
Budisatrio juga menyampaikan agar sejalan dengan Proyek Ibu Kota Negara (IKN), KKP juga mempersiapkan penguatan pengawasan di wilayah Kalimantan Timur.
“Perlu mempersiapkan unsur-unsur perangkat pengawasan dan fasilitas serta sarana dan prasarana pendukung serta alokasi anggaran untuk mendukung status kelembagaan,” ujarnya.
