“Sesuai amanat Ketua Umum kami, Dr. Ali Hanafiah, yang menginstruksikan percepatan konsolidasi hingga tingkat II, maka kami laksanakan sebagaimana mestinya dengan berlandaskan AD/ART dan PO organisasi,” jelasnya.
Ia juga menegaskan, apabila kepengurusan KNPI di tingkat II tidak mengikuti garis kepemimpinan Dr. Ali Hanafiah, maka Dewan Pengurus Pusat (DPP) KNPI akan mengambil langkah organisatoris berupa penerbitan Surat Keputusan (SK) caretaker di daerah tersebut.
“Jika tingkat II tidak bisa ikut dalam barisan kepemimpinan Dr. Ali Hanafiah, maka secara organisatoris DPP KNPI akan menurunkan SK caretaker di daerah tersebut,” tegasnya.
Selain itu, Dede Irpan mengingatkan agar kepala daerah tidak mencampuri urusan internal KNPI. Ia menegaskan bahwa setiap bentuk intervensi atau ketidaknetralan dalam dinamika organisasi kepemudaan dapat berimplikasi hukum.
