Kelima, Negara harus segera menghentikan pendekatan militeristik dalam penyelesaian konflik di Tanah Papua, yang selama ini makin memperparah kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap warga sipil.
Keenam, Pemerintah wajib membuka akses seluas-luasnya bagi pemantau HAM independen, jurnalis, dan organisasi kemanusiaan ke wilayah Papua, termasuk ke Kampung Yuguru, sebagai bentuk transparansi dan jaminan hak atas informasi. Tanpa akses yang adil bagi media dan semua pemantau HAM independen di Papua, maka Papua akan terus berada dalam bayang bayang ketertutupan dan potensi pelanggaran HAM yang luput dari pengawasan publik akan terus terjadi.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kasus HAM di Yuguru:
1. Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua
2. Amnesty International Indonesia
3. Biro Papua PGI
4. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)
5. Yayasan Pusaka Bentala Rakyat
6. Asia Justice and Rights
7. LBH Masyarakat (LBHM)
8. AJI Indonesia
9. Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI)
10. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
11. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta (red)
