JAKARTA, Mediakarya – Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif Violla Reininda menyarankan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar ke depannya dapat membuat mekanisme pemilihan penjabat kepala daerah yang lebih transparan bagi publik.
“Kemendagri perlu mengubah cara-cara atau paradigma menyeleksi calon-calon penjabat kepala daerah, bahkan publik dan konstituen di daerah tidak tahu siapa nanti yang menggantikan posisi kepala daerah bersangkutan,” kata Violla dalam diskusi virtual yang diselenggarakan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) dan Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) bertajuk “Pro-Kontra Tentara Jadi PJ Kepala Daerah”, sebagaimana dipantau di Jakarta, Jumat.
Menurutnya, keberadaan transparansi itu pun dapat menjadikan mekanisme pemilihan penjabat kepala daerah sejalan dengan prinsip demokrasi.
