“Kompleksitas permasalahan telah menambah urgensi kita untuk melihat masalah narkotika untuk lebih komprehensif, multidimensional, dan strategis untuk lebih tegas dalam mendorong pemberantasan pengedaran narkotika. Serta melihat persoalan narkotika melalui kacamata baru, demi melindungi masyarakat dari jerat kejahatan narkotika,” ujar Taufik, dikutip dari republika.
Anggota Komisi III Fraksi Partai Demokrat Hinca Panjaitan menilai bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika belum mampu menyelesaikan dinamika dan perkembangan narkotika. Undang-undang tersebut juga belum mampu memberikan kepastian hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika di Indonesia.
“Perubahan terhadap UU 35/2009 sebagai dasar hukum pengaturan tentang narkotika yang telah berlaku selama 13 tahun berjalan penting dilakukan guna menciptakan peraturan yang lebih komprehensif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika,” ujar Hinca.
Ia menjelaskan, UU Narkotika yang berlaku saat ini masih memiliki berbagai celah yang dapat menimbulkan permasalahan di antaranya belum memberikan konsepsi yang jelas terhadap pecandu, penyalahguna, dan korban narkotika. “UU Narkotika saat ini juga belum berorientasi pada pendekatan kesehatan, serta belum menerapkan keadilan restoratif guna memulihkan hak kesehatan pecandu, penyalahguna, dan korban,” ujar Hinca.
