MALANG, JAWA TIMUR, Mediakarya – Komisi VII DPR RI mendorong Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk segera melakukan digitalisasi berbagai layanan, termasuk pengawasan terkait harga maupun subsidi minyak dan gas bagi masyarakat.
“Kami terus mendorong BPH Migas segera melakukan digitalisasi untuk memperkuat program subsidi migas bagi rakyat maupun pengawasan harga di pasaran,” kata anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKB, Ali Ahmad di sela sosialisasi regulasi dan kinerja BPH Migas 2021 di Malang, Jawa Timur, Selasa.
Menurut politikus PKB itu, digitalisasi tersebut sangat penting guna melakukan pemerataan subsidi maupun harga migas.
Dilansir dari antara, Ali Ahmad mengatakan sinergi yang dibangun dengan BPH Migas ini, di antaranya adalah pengawasan. Jadi, DPR meminta digitalisasi dan pengawasan untuk melihat apakah ada penyelewengan subsidi atau tidak.
