JAKARTA, Mediakarya – Pemda DKI Jakarta melalui Wakil Gubernur, Ahmad Riza Patria (ARP) mengatakan, prinsip penentuan upah minimun propinsi (UMP) Jakarta yaitu terbaik bagi buruh, pengusaha dan masyarakat.
Dari tiga subyek (buruh, pengusaha dan masyarakat), yang dapat terukur rasional yaitu terbaik bagi buruh dan pengusaha. Sementara terbaik untuk masyarakat sangat sulit menentukannya karena subyektif dan relatif.
Komunikolog dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing sependapat dengan pernyataan Wagub DKI tersebut, menurut dia, variabel terbaik bagi masyarakat sebaiknya bukan pertimbangan utama, atau dikeluarkan saja dari penentuan UMP Jakarta.
“Sebab, terbaik bagi buruh dan pengusaha, menurut hemat saya, sudah termasuk terbaik bagi masyarakat. Karena itu, tulisan ini melihat dari perspektif terbaik bagi buruh dan pengusaha,” ujar Emrus dalam keterangan tertlusinya yang diterima redaksi, Senin (27/12/2021).
Menurut Emrus, pendapat ARP di atas sangat ideal. Itulah tujuan pemimpin mensejahterakan warganya. Pemda DKI Jakarta, di bawah kepemimpinan Anies Baswedan (AB) mutlak mewujudkan kotanya (Jakarta) maju dan bahagia warganya. “Itulah salah satu janji politiknya ketika kampanye Pilkada-2017 dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (termasuk buruh dan pengusaha), utamanya bidang ekonomi,” ucap Emrus.
Oleh karena itu, dia berpendapat dalam penentuan UMP Jakarta, AB tidak boleh hanya mempertemukan, memediasi, mendengar dan kemudian memutuskan UMP Jakarta atas dasar kemampuan perusahaan dan usulan dari buruh.
“Selama ini, menurut hemat saya, penentuan UMP Jakarta acapkali dasar utama yang digunakan dari aspek cash flow atau kemampuan finansial perusahan, biaya hidup dan sedikit peningkatan kesejahteraan buruh,” ujarnya.
