“Sekaligus menjadi pengingat bahwa upaya pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab kita bersama, baik melalui upaya-upaya penegakan hukum, pencegahan dan perbaikan sistem tata kelola maupun edukasi antikorupsi bagi masyarakat,” ucap Ali, dikabarkan dari antara.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa KPK bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kantor Staf Presiden (KSP) yang tergabung dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) juga telah memberikan atensi kepada integrasi data ekspor impor pada komoditas pangan.
Stranas PK berpandangan bahwa stabilitas harga dan ketersediaan barang di pasar domestik menjadi dua kondisi utama yang menjadi basis pengambilan kebijakan ekspor atau impor. Namun, dua hal tersebut tidak selalu berjalan mulus
“Kami menemukan penggunaan data yang kurang akurat, tidak terintegrasi, dan prosedur perizinan yang kurang transparan telah membuka celah terjadinya praktik korupsi,” kata Ali.
