Iskandar juga mengaku bahwa pihaknya tengah menyikapi adanya informasi adanyadugaan permintaan fee proyek yang tengah mandek karena adanya persoalan hukum Wali Kota Bekasi non aktif.
“Terkait dengan adanya dugaan permintaan fee proyek dari salah satu oknum, kami pun telah koordinasi dengan aparat penegak hukum. Bahkan kami akan menggali kembali adanya informasi dari kontraktor yang jadi korban pemerasan itu,” katanya.
Lebih lanjut, Iskandar mengungkapkan bahwa Etos Institute tetap tegak lurus dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih. Dan siap melawan segala bentuk praktik kotor di negeri ini. ***
