Menanggapi hal tersebut, Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar menyebut Pemkab Minahasa Selatan siap menindaklanjuti catatan yang diberikan KPK untuk penyelamatan aset.
“Terkait proyek yang berisiko mangkrak, kami sudah bertemu dengan penyedia untuk meminta komitmennya menyelesaikan proses pembangunan dan itu disepakati oleh penyedia,” ujar Franky, dilansir dari antara.
Ia mengharapkan melalui pendampingan KPK, maka risiko pembebanan biaya akibat proyek mangkrak pemerintah daerah bisa dihindari. “Kami ingin persoalan ini pembebanannya tidak kepada kami kalau pekerjaannya tidak selesai,” ujar Franky.
Berdasarkan catatan KPK, Minahasa Selatan merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Utara yang memiliki skor “Monitoring Center for Prevention” (MCP) tahun 2021 dalam kategori baik, yakni 83,23 persen. Kemudian skor Survei Penilaian Integritas (SPI) Minahasa Selatan berada pada kategori yang baik, yaitu 79,23.
Namun, terdapat area rawan korupsi di wilayah tersebut yang ditandai dengan risiko penyalahgunaan fasilitas kantor mencapai 43 persen, risiko nepotisme dalam pengelolaan SDM mencapai 33 persen, dan “trading in influence” 26 persen.(qq)
