Paulus Tannos diketahui telah masuk DPO KPK sejak 19 Oktober 2021 terkait kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik. Pada 13 Agustus 2019, Tannos telah diumumkan sebagai tersangka dalam pengembangan kasus tersebut.
Paulus Tannos juga diduga melakukan pertemuan untuk membahas pemenangan konsorsium PNRI dan sepakati fee sebesar 5 persen sekaligus skema pembagian beban fee yang akan diberikan kepada beberapa anggota DPR RI dan pejabat Kemendagri.
