“Prinsip Indonesia dalam keketuaan ASEAN adalah kolaborasi dan kerja sama. Kita tidak inginkan ASEAN sebagai proksi siapa pun atau negara mana pun. Kita inginkan ASEAN yang terbuka, “ ujar Jokowi tiga hari menjelang KTT ASEAN Ke-42.
Jokowi juga menekankan pentingnya kolaborasi guna menjaga posisi ASEAN sebagai epicentrum of growth mengingat besarnya potensi di kawasan ditandai pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata dunia (3,4 persen pada 2021) dan jumlah penduduk kelas menengah yang terus meningkat (65 persen pada 2030).
Krisis Myanmar
Sementara itu, bagi ASEAN yang ingin tampil sebagai kawasan demokratis, krisis kemanusiaan Myanmar bagai “duri dalam daging” yang harus segera dituntaskan, walau faktanya tak semudah membalik telapak tangan.
Krisis Myanmar adalah isu lawas dan terjadi sejak pengambilalihan kekuasaan sipil oleh militer (Tatmadaw) dipimpin Jenderal Ne Win pada 1962 sampai 1988 saat negeri itu diwarnai aksi perlawanan yang menewaskan ribuan orang.
Liga Demokrasi Nasional (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi memenangi pemilu pada 1990 namun tidak diakui, bahkan junta militer terus bercokol hingga 2015 sampai NLD menang lagi dan bisa menjalankan pemerintahan sampai 2021.
Jenderal Senior Min Aung Hlaing lagi-lagi melancarkan kudeta pada 1 Februari 2021 dan menganulir kemenangan telak NLD atas kubu proksi militer Partai Uni Solidaritas dan Pembangunan – USDP dengan perolehan kursi di parlemen 396 berbanding 33 pada Pemilu 8 Novemver 2020.
Setelah itu krisis kemanusiaan di Negeri Seribu Pagoda itu makin dalam, diwarnai aksi-aksi perlawanan massa prodemokrasi yang menurut laporan Kantor HAM PBB sudah menewaskan 3.940 orang, 17.572 ditahan dan berdampak di 330 kota (sampai Februari 2023).
Pemimpin ASEAN dalam pertemuan di Jakarta, 24 April 2021, menyepakati Lima Butir Konsensus (FPC) solusi krisis Myanmar yang dua butir di antaranya yakni penghentian kekerasan secepatnya dan dialog konstruktif oleh para pemangku kepentingan.
