SURABAYA, Mediakarya – Anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi masalah perdagangan Mufti Anam meminta pemerintah mempertegas kebijakan minyak goreng, sebab suplai di daerah sangat terbatas dan masyarakat masih susah mendapatkannya.
“Banyak keluhan, pedagang susah banget dapat suplai minyak goreng curah. Kadang seminggu cuma dapat 1 kali kiriman dari agen, itu pun jumlahnya sangat terbatas,” kata Mufti, dalam siaran persnya di Surabaya, Kamis.
Fenomena itu, kata dia, menunjukkan tidak berjalan-nya kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah, seperti regulasi yang diterbitkan Kemendag maupun Kemenperin melalui Peraturan Menperin 8/2022.
