Ia menambahkan, kasus dugaan hibah fiktif Kesra ini memiliki potensi besar untuk ditindaklanjuti secara hukum. Oleh karena itu, LSM ANNAHL mendorong agar proses penanganan dilakukan secara cepat, transparan, dan profesional.
“Kami ingin ada efek jera. Jangan sampai anggaran Kesra terus-menerus menjadi bancakan, sementara masyarakat yang seharusnya menerima manfaat justru dirugikan,” katanya.
Selain mendesak APH turun tangan, LSM ANNAHL juga meminta Bupati Sukabumi untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Bagian Kesra, guna mencegah kebocoran anggaran yang lebih besar di masa mendatang serta memperbaiki tata kelola hibah daerah. (eka)
