SUKABUMI, Mediakarya — Puluhan mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Sukabumi Raya dan Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Sukabumi menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Sukabumi, Rabu (9/7/2025) petang. Mereka menuding pemerintahan Wali Kota Ayep Zaki dan Wakil Wali Kota Bobby Maulana sarat penyimpangan, dikuasai kepentingan kelompok tertentu, dan mengarah pada praktik dinasti politik.
Aksi yang berlangsung sejak sore itu sempat memanas. Massa membakar ban, membawa rantai serta kunci gembok, dan berupaya menyegel pintu masuk ruang utama balai kota secara simbolis. Aksi ini dihadang aparat keamanan, namun massa tetap bersikeras menyuarakan tuntutan mereka.
Ketua DPC GMNI Sukabumi Raya, Aris Gunawan, menilai saat ini tata kelola pemerintahan Kota Sukabumi berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Ia menyebut struktur kekuasaan dikuasai oleh Yayasan Doa Bangsa dan Forum Komunikasi Doa Bangsa (FKDB), yang terafiliasi dengan Wali Kota Ayep Zaki.
“Pemerintahan kita telah dibajak oleh kekuasaan informal yang mengutamakan loyalitas politik dan kedekatan personal, bukan meritokrasi dan kapabilitas. Ini bentuk nyata dari kemunduran demokrasi lokal,” tegas Aris.
Soroti Pembentukan TKPP dan Konflik Kepentingan
Mahasiswa menyoroti pembentukan Tim Komunikasi Percepatan Pembangunan (TKPP) melalui SK Wali Kota Sukabumi No. 188.45/43-BAPPEDA/2025 dan perubahannya pada SK No. 188.45/169-BAPPEDA/2025. Aris menyebut TKPP dibentuk tanpa dasar hukum sektoral yang jelas, tidak melalui seleksi terbuka, serta diisi oleh non-ASN yang merupakan loyalis kepala daerah.
