Selain itu, Anas juga menyatakan bahwa Kemenpan RB siap mendukung apabila keterbukaan informasi publik dapat dikolaborasikan ke dalam penilaian reformasi birokrasi khususnya penilaian kualitas kebijakan.
“Keterbukaan informasi publik dapat menjadi bagian penting dalam aspek penilaian kualitas kebijakan, serta dapat menjadi komponen penghitungan Indeks RB, sehingga instansi pemerintah didorong untuk semakin terbuka atas berbagai informasi publik yang dimilikinya. Namun tentu perlu pengayaan informasi apa yang berdampak dan diperlukan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Ketua KIP Donny Yoesgiantoro mengatakan informasi yang dikeluarkan oleh badan publik merupakan informasi-informasi yang penting. Informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan badan publik, dikelola, diterima, dan kemudian dikirim kepada publik.
“Kami ingin informasi ini harus bersifat promotif juga, dari tahapan membuat informasi, sampai dengan menjadi informasi publik. Hadirnya informasi publik yang baik dari badan publik akan menciptakan good governance (tata kelola baik) yang terbuka, transparan, dan akuntabilitas yang mana dapat didukung dengan sistem yang baik berbasis teknologi,” ucap Donny, dilanisr dari antara.
Donny juga mengatakan KIP mendukung penyediaan informasi dalam sembilan prioritas layanan yang akan ditransformasikan secara digital oleh government technology (GovTech) yang tengah dikembangkan pemerintah saat ini.
