Menurut Bintang Puspayoga, kedua survei tersebut sangat penting dilaksanakan sebagai alat untuk mengetahui dampak perundang-undangan yang sudah disahkan dan sebagai bahan penyusunan kebijakan.
“Pelaksanaan kedua survei tersebut sangat penting untuk mengetahui dampak dari perundang-undangan yang sudah disahkan, upaya perlindungan perempuan dan anak yang sudah dilaksanakan, serta menjadi masukan untuk penyusunan kebijakan dan program terkait perlindungan perempuan dan anak ke depan,” katanya, dikabarkan dari antara.
Bintang Puspayoga juga menyampaikan beberapa rincian fokus rencana kegiatan tahun 2024, antara lain dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui peningkatan kolaborasi multi-pihak antar lembaga penyedia layanan, penyediaan layanan pengaduan SAPA 129 bagi perempuan dan anak korban kekerasan/TPPO yang terintegrasi antara pusat dan daerah, peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif melalui optimalisasi pendidikan politik dan kaderisasi di tingkat nasional dan provinsi/kabupaten/kota. (q2)
