Jika ditemukan ada iming-iming untuk menjadi CPNS diluar prosedur dan tidak sesuai ketentuan, maka dipastikan itu adalah penipuan.
“Siapapun tidak dapat membantu, kecuali dirinya sendiri,” ungkap Menteri Tjahjo.
Untuk itu, ia meminta masyarakat yang mengetahui hal tersebut untuk melaporkannya kepada pihak berwajib.
Menteri Tjahjo meminta kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk saling mengingatkan kepada seluruh jajarannya untuk memahami area rawan korupsi.
Area tersebut meliputi perencanaan anggaran, dana hibah bansos, retribusi pajak, jual beli jabatan, pembelian barang jasa, infrastruktur, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Bahkan disaat pandemi Covid-19, ada calo vaksin yang melibatkan ASN.
