Menurut Gubernur NTB, agar stok di daerah aman, masyarakat atau petani harus menjual berasnya kepada Bulog. Begitu juga sebaliknya, pihak Bulog juga harus membeli beras dari petani lokal.
“Supaya masyarakat atau petani ini mau dibeli berasnya oleh Bulog, Bulog pun juga harus membeli dengan harga yang tidak jauh dengan harga yang dijual di Pulau Jawa,” katanya.
Sementara Kepala Dinas Perdagangan NTB, Baiq Nelly Yuniarti menegaskan penghentian pengiriman beras keluar daerah ini mau tidak mau harus dilakukan untuk menjaga ketersediaan beras di daerah sendiri.
“Awalnya kita berharap di panen perdana 2023, stok cadangan pangan Bulog kita itu terpenuhi. Tetapi ternyata sampai hari ini Bulog belum terpenuhi. Karena gabah kita habis keluar. Kalau ada apa-apa kita minta operasi pasar (OP) kepada siapa sedangkan Bulog kosong,” ujarnya.
Ia berharap adanya pembatasan beras keluar daerah ini maka ketersediaan beras di Bulog menjadi terjaga.
