Kata SGY langkah konkret yang dapat diambil meliputi pembentukan tim investigasi independen untuk menyelidiki kasus ini, serta mendesak Heru Budi Hartono memberikan klarifikasi. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas agar PT MRT Jakarta tetap fokus menjalankan fungsi utamanya sebagai penyedia layanan transportasi publik yang profesional. Kepercayaan publik terhadap pengelolaan BUMD hanya akan terjaga jika prinsip good governance diterapkan secara konsisten.
“Jika Ombudsman, DPRD, maupun Pemprov DKI Jakarta tetap diam, saya akan menulis surat terbuka kepada kementerian terkait dan DPR RI. Selain itu, surat terbuka juga dapat saya tujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, agar beliau mengetahui persoalan ini dan mengambil langkah yang diperlukan. Tindakan tegas dari semua pihak terkait sangat penting untuk menunjukkan komitmen dalam menjaga integritas birokrasi serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional,” ungkapnya.
Seperti diketahui dugaan ini berawal dari pemberitaan media online pada 20 Desember 2023, yang menyebutkan bahwa Ghassani menjabat sebagai Kepala Departemen di PT MRT Jakarta saat Heru Budi Hartono masih menjabat sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta. Dalam pemberitaan tersebut juga diungkapkan bahwa berdasarkan laporan LHKPN 2022, Ghassani tercatat memiliki kekayaan hampir Rp5 miliar, yang terdiri dari aset properti dan kendaraan bermotor. (dri)
