Saat melakukan penelusuran, didapati informasi bahwa uang bayar listrik juga tidak masuk langsung ke perusahaan, melainkan di kolektif melalui pihak ketiga. Sehingga, kuat dugaan dalam proses pembayaran listrik pun tidak menggunakan metode CMS yang sejatinya harus berprinsip transparan dan berkeadilan.
Menanggapi hal itu, Ketua Bidang Ekonomi Rumah Aktivis Institute, Robi SE menilai bahwa sebuah perusahaan swasta maupun plat merah jika tidak memiliki kajian komprehensif mengenai prospek bisnis, serampangan dalam menyalurkan anggaran serta sering melakukan pembiaran terhadap pelanggaran berulang, maka dipastikan perusahaan itu akan segera gulung tikar.
Robi menilai Direktur Utama harus bertanggung jawab atas dugaan tindakan transaksi BPP diluar prosedur yang berjalan selama ini. Pasalnya, lanjut Robi, hal ini akan menjadi bola salju dimana jika dibiarkan, maka potensi kerugian yang dialami perusahaan akan semakin besar.
“Jadi kalau dalam transaksi sewa lahan saja bisa dimanipulasi dimana seharusnya menggunakan metode CMS tapi malah manual dan berpotensi merugikan perusahaan, maka tidak menutup kemungkinan terjadi juga pada sektor lain, misalnya tadi di saat bayar listrik, air dan lain-lain,” kata Robi.
Robi pun meminta Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono agar tidak tinggal diam menyikapi problem yang sedang dihadapi BUMD milik DKI ini. Robi mendesak Heru untuk segera mengganti Tri Prasetyo lantaran dianggap abai terhadap pemborosan anggaran dan tidak mampu mengelola Perumda Pasar Jaya.
