Nur Afni menekankan bahwa kasus ini tidak hanya bisa diselesaikan oleh pihak kepolisian saja. Pemerintah daerah juga harus bertanggung jawab, terutama dalam hal pengawasan izin usaha dan penerapan sanksi administratif yang sesuai.
Nur Afni juga menyoroti pentingnya pemeriksaan terhadap Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan izin lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Jika SLF atau izin operasional sudah tidak berlaku atau kedaluwarsa, maka sanksi berupa denda harus diterapkan.
Lebih lanjut, politisi asal Partai Demokrat ini menyarankan agar pihak berwenang memeriksa kelayakan gedung dan infrastruktur hiburan malam tersebut, termasuk sistem listrik dan fasilitas parkir yang harus memenuhi standar keamanan.
Kasus ini mendapat perhatian publik setelah kebakaran di Golden Crown Tiyara yang diduga disebabkan oleh kelalaian dalam pengelolaan dan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang ada.
DPRD DKI Jakarta kini menunggu langkah lebih lanjut dari dinas terkait untuk memastikan ada tindakan hukum yang sesuai. Pemeriksaan menyeluruh terhadap izin, kelayakan bangunan, dan standar operasional diharapkan bisa mencegah kejadian serupa di masa depan. (dri)
