“Ketiga, kemungkinan adanya kewajiban mengikuti kebijakan PDIP dalam program gubernur. Jika Anies berhasil menjadi kader PDIP dan bersedia menjadi petugas partai, tantangan berikutnya adalah kemungkinan harus menjalankan program-program gubernur sesuai dengan arahan dan kebijakan PDIP. Ini berarti, kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan Anies sebagai gubernur kemungkinan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan partai,” ujar SGY lagi.
Kata SGY bagi seorang Anies yang mungkin terbiasa dengan kebebasan dalam menentukan kebijakan, syarat ini kemungkinan bisa menjadi beban besar. Keterikatan yang kuat pada kebijakan partai ini kemungkinan bisa menghambat kreativitas dan inovasi yang ingin ia terapkan di Jakarta.
“Dengan alasan-alasan tersebut, peluang Anies untuk diusung oleh PDIP dalam Pilkada Jakarta 2024 tampaknya akan sangat kecil, bahkan kemungkinan besar gagal. Bukan hanya karena faktor teknis dan ideologis, tetapi juga karena dinamika politik yang bergerak cepat,” pungkasnya.(dri)
