SURABAYA (Mediakarya) – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meringankan biaya pajak bumi bangunan (BUMD) untuk warga miskin dan mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk pendapatan daerah.
“Penarikan PBB sudah tidak relevan, lantaran produk tersebut adalah peninggalan zaman penjajahan Belanda. Sebaikanya BUMD yang ada dioptimalkan,” kata Wakil Ketua DPD PDIP Jatim Eddi Tarmidi Widjaja di Surabaya, Sabtu.
Eddi mengaku sering mendapat keluhan dari warga Surabaya khususnya kelas menengah ke bawah terkait dengan pembayaran PBB.
