“Revisi diperlukan agar konsumen tidak bingung, sekaligus untuk memperjelas tanggung jawab antara kementerian/lembaga terkait,” tambahnya.(qq)
Peneliti: UU Perlindungan Konsumen dan Literasi Keuangan Perlu Revisi
Breaking News
Partai Ummat Jakarta Barat Klarifikasi: Pernyataan Kritik ke Gubernur DKI Tidak Sah dan Menyesatkan
Purbaya Dimakan “Buaya”
Dari BBG ke Bus Listrik: Transjakarta Pelopor Mobilitas Hijau di Indonesia
DPRD: Kemajuan Sistem Transportasi Jakarta Lampaui Beberapa Kota Besar
Transjakarta Menuju Smart Mobility, Fondasi Jakarta 500 Tahun
