“Tentunya, kami meminta pimpinan Komisi B untuk memanggil PT. Tiyara dan instansi terkait yang mengeluarkan izin. Jika terbukti ada pelanggaran, sanksi tegas harus diberikan. Baik itu berupa denda maupun pencabutan izin,” tegas politisi Partai Demokrat tersebut, mengakhiri keterangannya. (dri)
