“Tinggal bagaimana sistem pengawasannya. Dalam penegakkan prokes tentunya pemerintah harus memaksimalkan peran aparat. Baik itu ASN maupun TNI-Polri,” katanya.
Untuk itu, kata Bambang, Kementerian Perhubungan sebagai leading sektor harus all out membuat dan melaksanakan kebijakan transportasi publik secara tetintegrasi antara aspek teknis transportasi dan kelembagaan usaha supaya kebijakan tepat sasaran.***
