Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi’iyah Jakarta ini mengingatkan bahwa asas non-retroaktif harus diperhatikan; undang-undang baru seharusnya berlaku untuk masa depan, bukan surut ke belakang.
Menurutnya, UU No. 17/2023 tentang Kesehatan tidak seharusnya mengakhiri KTKI yang diangkat melalui Kepres 31/M/2022 berdasarkan UU No. 36/2014, sebelum Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) yang baru terbentuk.
“Jika mengacu pada UU No. 17/2023 pasal 450 dan PP 28/2024 Pasal 1167, KTKI seharusnya tetap menjalankan tugasnya hingga Konsil baru terbentuk,” tegasnya.
Pembubaran KTKI melalui PMK 12/2024 adalah pelanggaran keadilan. “Hukum dibuat untuk menjaga keadilan dan melindungi hak individu,” ujar Dailami, mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan tempat bagi penyalahgunaan kekuasaan.
“Kami yang pernah berada di garis depan saat ini tidak ingin diposisikan melawan pemerintah,” ujar Muhammad Jufri Sade dan Baequni, dengan penuh harap.
“Namun, kami berani bersuara karena ada rasa tanggung jawab besar agar Kementerian Kesehatan tidak bertindak semena-mena dan mau mendengarkan rakyat. Kami ingin kementerian ini kembali seperti dulu—menjadi pilar harapan bagi banyak orang, menjaga kepercayaan publik, dan meningkatkan kesehatan bangsa dengan langkah-langkah yang terukur dan rencana kerja yang matang. Bagaimana mereka bisa bertindak adil, sedangkan PHK kami saja merupakan bentuk arogansi yang menyayat rasa keadilan?”
Jufri dan Baequni mengingatkan bahwa Kementerian Kesehatan pernah menjadi simbol harapan dan pengabdian yang tulus, tempat rakyat mengadu ketika kesehatan mereka terancam. Mereka menegaskan bahwa suara mereka bukanlah bentuk perlawanan, melainkan panggilan untuk mengingatkan kembali bahwa kesejahteraan rakyat adalah prioritas utama.
“Kami ingin melihat Kementerian Kesehatan kembali menjadi pelindung dan pembimbing yang setia, sesuai dengan visi besar bangsa ini untuk memastikan kesehatan yang layak dan terjangkau bagi semua,” tutup Jufri dan Baequni, dengan tekad yang masih menyala di tengah kebingungan terhadap keputusan Menkes. (hab)
