Selanjutnya, ia mengajak para lurah untuk bersinergi dengan banyak pihak dalam membangun atau membuat RPTRA baru di wilayah mereka. Menurutnya, lurah adalah ‘manajer kota’ yang harus memperhatikan wilayah. Ia menambahkan, ketiadaan RPTRA di sejumlah wilayah merupakan tantangan yang harus diselesaikan oleh camat dan lurah.
“Sebagai manajer kota, lurah harus keliling melihat setiap sudut wilayah, melihat RPTRA yang sudah dibangun, tingkatkan fasilitasnya. Ada beberapa lurah yang saya lihat cukup inisiatif, menggaet perusahaan di sekitar wilayahnya untuk memberikan CSR berupa taman-taman baru, itu bisa diterapkan juga di wilayah lain,” ungkapnya.
Sementara itu, Penjabat (Pj.) Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta Mirdyanti mengungkapkan, sebanyak 87,3% kelurahan telah mengisi formulir online terkait evaluasi kebermanfaatan RPTRA di setiap wilayah.
