ACEH TIMUR, Mediakarya – Pemerintah pada tahun 2022 telah mengeluarkan kebijkan pemberian subsidi energi sebesar Rp502 triliun. Ada potensi kenaikan subsidi energi sebesar Rp198 triliun pada akhir tahun jika pemerintah tidak menaikkan harga BBM, artinya subsidi energi menjadi Rp700 triliun.
Untuk itu, kenaikan harga BBM menjadi salah satu hal yang diperlukan untuk menekan tingginya angka subsidi di tanah air.
Menanggapi hal rersebut, pemerhati sosial dan ekonomi Kabupaten Aceh Timur, Yusmadi, berharap masyarakat dapat mendukung kebijakan pemeruntah dalam rangka menaikan BBM. Hal itu dalam rangka menekan jebolnya APBN akibat tingginya subsidi terhadap BBM.
“Seperti kita ketahui bahwa sebelumnya pemerintah berhasil menahan laju Inflasi domestik di angka 4,9%. Angka tersebut merupakan angka yang relatif lebih rendah dibanding sejumlah negara di asia dan negara maju lainnya.
Dimana saat ini rata- rata negara Asia di kisarkan 7% , bahkan ada yang mencapai 9%. Untuk mempertahankan angka tersebut, salah satunya dengan menaikan harga BBM sehingga perekonomian Indonesia dapat bertahan.
“Untuk itu, masyarakat diharapkan mendukung kebijakan tersebut agar membantu meringankan dampak inflasi di Indonesia,” kata Yusman dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (27/8/2022).
Menurutnya, harga BBM di Indonesia saat ini tergolong sangat rendah, dibanding negara tetangga seperti Thailan dan Vietnam.
Di Thailand harga jual BBM bila dirupiahkan bekisar Rp19.500/ liter, dan vietnam Rp16.645/ liter, sedangkan Filipina Rp21.352/liternya.
Dia pun menilai kenaikan harga yang di rencanakan oleh pemerintah tidak akan memberatkan, sehingga perlu adanya sikap dari masyarakat dalam mendukung kebijakan tersebut.
Oleh karena itu, untuk mengimbangi penyesuaian kenaikan harga BBM tersebut, pemerintah dapat memberikan BLT maupun bansos lainnya kepada masyarakat miskin yang terdampak langaung dengan kenaikan harga BBM.
Pemerintah juga dapat segera mengambil kebijakan terkait ketepatan penyaluran BBM subsidi, agar tidak salah sasaran, karena selama ini BBM subsidi banyak dinikmati oleh kalangan elit, baik perusahaan maupun mobil dan kendaraan mewah lainnya.
“Tentu dibarengi dengan peraturan dan penerapan sanksi kepada warga serta oknum oknum yang beking pelanggaran seperti penimbunan BBM, juga penertiban di tiap SPBU,” ujarnya. (Zulmalik)
