Ia menambahkan, delik agama ada dalam KUHP pasal 156, 156 a, 157, 175, 176, 177, 503, 530, 545, 546, dan 547. Namun menurutnya penerapan delik agama cenderung menghadirkan masalah.
“Beberapa penggunaan terhadap delik agama itu menimbulkan masalah-masalah yang menurut saya sangat fundamental. Ini akan mengganggu proses bernegara,” ujar Taufik, dikutip dari republika.
Taufik juga menyampaikan penggunaan delik agama didasari sejumlah hal. Yaitu soal pemahanan aparat penegak hukum mengenai delik agama, bagaimana masyarakat mengamati suatu peristiwa yang berhubungan dengan penistaan.
