Dalam sejarah, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago yang kini menjabat Menkopolkam RI, dan Jenderal Polisi (Purn.) Ahmad Dofiri yang kini dipercaya sebagai Penasehat Khusus Presiden bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Polri, dua jenderal tersebut memiliki rakam jejak dan peran penting dalam penegakan profesi dan etik di TNI dan Polri. Kehadiran figur seperti mereka dapat menjadi simbol dan harapan rakyat terhadap pemerintahan Prabowo Subianto, bahwa reformasi TNI-Polri bukan sekadar wacana, tetapi agenda nyata yang harus dijalankan secara konsisten.
Reformasi TNI-Polri harus dilihat sebagai bagian dari upaya lebih besar ; membangun negara hukum yang demokratis. Tanpa aparat yang profesional, netral, dan berintegritas, sulit membayangkan demokrasi bisa bertahan. Sebab, sejarah di berbagai negara menunjukkan bahwa militer atau polisi yang lepas kendali sering kali menjadi pintu masuk otoritarianisme.
Reformasi TNI dan Polri bukan hanya soal disiplin internal atau tata kelola kelembagaan, melainkan soal masa depan demokrasi Indonesia. Kedua institusi ini adalah pilar utama dalam menjaga stabilitas politik, keamanan, dan ekonomi. Tetapi mereka hanya akan benar-benar menjadi pilar demokrasi bila kembali ke khitah ; netral, profesional, dan berintegritas.
Tanpa TNI yang netral dan Polri yang berintegritas, cita-cita mewujudkan keadilan, kedaulatan, dan kesejahteraan sosial sebagaimana diamanatkan UUD 1945 hanyalah utopia.
Reformasi TNI dan Polri menjadi momentum yang harus dijawab dengan keberanian politik, ketegasan hukum, dan komitmen moral pemerintahan Prabowo Subianto.
Saatnya TNI dan Polri kembali ke khitahnya, menjadi pelindung bangsa, bukan alat kekuasaan dalam rangka meneguhkan komitmen hubungan negara/pemerintahan dengan masyarakat/rakyat dalam bingkai demokrasi dan supremasi sipil di negara hukum Republik Indonesia untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan, sebagaimana tema besar yang menjadi jargon pemerintahan Prabowo Subianto pada peingatan kemerdekaan RI ke 80 tahun 2025 yang lalu ; Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”
Penulis: Abdul Rasyid Sekjen DPP LPKAN Indonesia, Aktivis dan Pemerhati Kebijakan Publik.
