Ia mengatakan tidak ada seleksi tambahan untuk Papua. Sebab, Bagja menilai untuk menentukan seseorang tegak lurus terhadap Pancasila dapat dibuktikan melalui tes wawasan kebangsaan.
Kendati demikian, dia tak menampik bahwa data dari Badan Intelijen Negara (BIN) dan kepolisian setempat dibutuhkan dalam proses seleksi anggota bawaslu kabupaten/kota.
“Seharusnya tes wawasan kebangsaan selesai, tapi tentu data dari teman-teman BIN dan kepolisian setempat seharusnya bisa terdeteksi. Kalau tidak terdeteksi, tidak masuk di kami,” jelas Bagja, dikutip dari antara.
Dia menuturkan kasus serupa juga pernah terjadi beberapa kali di Papua. Salah satunya seleksi calon anggota bawaslu tahun 2018 di Manokwari.
“Dulu juga pernah ada kejadian, sehingga kami coret dari awal,” pungkasnya. (q2)
