Sementara itu, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Usman Hamid meminta Komnas HAM dan Pemerintah agar mengusut tuntas kasus kerusuhan Kudatuli dengan cara membentuk pengadilan HAM ad hoc.
Ribka Tjiptaning Minta Kader PDIP Peringati Kudatuli Setiap Tahun
“Kasus ini harus dibongkar. Kalau tidak dibongkar, ini bisa berulang,” ujar Usman dalam Refleksi Peristiwa 27 Juli 1996 Gerbang Demokratisasi Indonesia di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis.
Menurut dia, kasus tersebut harus dibongkar supaya tak kembali berulang pada partai-partai lain di Tanah Air.
Pasalnya, Usman menilai peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996 merupakan insiden pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang paling brutal di Indonesia.
“Peristiwa 27 Juli kalau saya melihat sebenarnya ini satu bentuk pelanggaran HAM yang paling brutal pada tahun 90-an,” jelasnya. (q2)
