“Kalau saya saja, sebagai wakil rakyat, mengalami seperti ini, bagaimana nasib masyarakat biasa? Banyak orang yang datang ke rumah sakit dalam kondisi darurat tidak membawa identitas atau dokumen karena situasinya mendesak,” ungkapnya.
Legislator NasDem ini pun mendesak Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk segera melakukan evaluasi terhadap RS Pluit dan meninjau ulang standar operasionalnya. Gias juga mengungkapkan bahwa peristiwa ini juga harus menjadi contoh bagi rumah sakit yang lain, khususnya yang berada di Jakarta.
“Kalau memang terbukti SOP-nya menunda pertolongan karena alasan administrasi, itu pelanggaran berat. Saya minta dinas tidak ragu mencabut izinnya jika diperlukan. Ini bukan semata soal aturan, tapi soal nyawa manusia. Negara menjamin hak atas kesehatan, dan itu tidak boleh dikompromikan oleh kepentingan bisnis,” pungkasnya. (dri)
