Meski istilah “diplomasi budaya” belum dicantumkan secara eksplisit dalam draf RUU, substansinya telah masuk dalam strategi promosi pariwisata berbasis budaya. Hal ini juga selaras dengan Grand Strategy Diplomacy Soft Power Indonesia dari Kementerian Luar Negeri, yang menempatkan budaya sebagai instrumen utama dalam diplomasi publik Indonesia.
Ekosistem dan Kelembagaan Jadi Sorotan
Sebagai Ketua Bidang UMKM dan Ekonomi Kreatif DPP PKB, Chusnunia menyoroti pentingnya pembangunan ekosistem pariwisata secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa semua substansi usulan DPR telah diterima pemerintah—mulai dari penguatan industri, pengelolaan destinasi, pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan teknologi, hingga promosi budaya.
“Ekosistem pariwisata kita desain dari hulu ke hilir untuk memastikan pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing,” tegasnya.
