“Kan yang namanya sistem layanan itu bukan hanya melibatkan Bank DKI saja. Tapi disitu ada Bank Indonesia, kemudian ada BI Fast, dan juga ada OJK (Otoritas Jasa Keuangan),” ungkap dia.
Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, mengatakan jangan mengikuti ajakan untuk mengosongkan rekening di Bank DKI, mengingat bank milik Pemprov itu merupakan aset daerah yang memberikan dividen tertinggi selama ini.
“Jangan ikuti ajakan untuk mengosongkan. Karena ini kan aset kita, aset Pemda, aset DKI,” ujar Khoirudin.
Menurutnya, semua pihak terkait saat ini sedang bekerja mengembalikan layanan agar segera kembali normal. Untuk itu, ketika ada ajakan mengosongkan rekening Bank DKI maka tidak usah diikuti karena ini akan merugikan daerah sebab Bank DKI menjadi penyumbang dividen terbesar bagi Jakarta.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, juga turut bersuara dengan berharap nasabah tidak terprovokasi ajakan untuk mengosongkan rekening Bank DKI.
Menurut Sarman, saat ini Bank DKI merupakan salah satu Bank Pembangunan Daerah (BPD) terbesar di Indonesia sehingga memiliki peran penting dalam perputaran ekonomi dan pembangunan di Jakarta.
