Pengamat kebijakan publik Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan langkah Dasco diambil setelah munculnya gelombang protes dari masyarakat dan mahasiswa yang menolak RUU Pilkada tersebut. Demonstrasi besar-besaran di depan Gedung DPR RI mencerminkan ketidaksetujuan publik terhadap isi RUU yang dianggap tidak sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).
“Masyarakat menuntut agar DPR RI membatalkan rencana pengesahan RUU Pilkada, yang dinilai berpotensi merugikan proses demokrasi di tingkat daerah. Menanggapi hal ini, Sufmi Dasco Ahmad menunjukkan kepekaannya terhadap suara rakyat dengan membatalkan pengesahan RUU tersebut,”ujarnya saat berbincang dengan wartawan, Sabtu (24/8).
Keputusan ini lanjut pria yang akrab disapa SGY ini tidak hanya menghindarkan DPR dari kemungkinan benturan dengan aspirasi publik, tetapi juga memperlihatkan bahwa lembaga legislatif masih mampu mendengarkan dan merespons keinginan masyarakat.
