Dengan demikian, pihaknya bersama BPDLH, KLHK dan kementerian lain, mendorong pemda memberikan pos dalam APBD untuk mengurangi emisi karbon yang juga sebagai upaya mencegah perubahan iklim.
“Nanti pemda yang menggunakan APBD untuk climate change, termasuk sampah, dan lainnya, itu nanti di tag (tandai) sebagai climate change, yang bisa menurunkan CO2 (karbon),” kata Sri Mulyani.
Melalui pasar karbon, lanjut dia, Indonesia akan melakukan tracking, mengidentifikasi daerah dan sektor yang masih menghasilkan atau menurunkan karbon, sehingga, kalkulasinya nanti bisa diperdagangkan di dalam negeri maupun luar negeri melalui ekspor kredit karbon.
“Jangan sampai kita udah menurunkan karbon, diklaim oleh negara lain yang membeli karbon kita, apalagi harganya murah,” kata Sri Mulyani, dikutip dari antara.
