Melalui SIPD, lanjut dia, akan ada satu dasbor nasional untuk melihat dan mengawasi perencanaan dan penganggaran. Sistem ini akan menyediakan data dan informasi tentang perencanaan-penganggaran, pengelolaan keuangan, maupun informasi tentang hasil pembangunan.
“Dengan demikian, bisa tahu, misalnya, berapa ribu kilometer jalan atau berapa banyak sekolah yang sudah dibangun,” kata Pahala, dilansir dari antara.
Ia menegaskan bahwa optimalisasi aplikasi SIPD menjadi penting karena memuat informasi keuangan dan pembangunan daerah dalam suatu sistem Informasi pemerintahan daerah. Selain itu, SIPD juga berperan sebagai perekam transaksi aktivitas belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Penerapan SIPD bisa berjalan optimal jika didukung informasi dan data yang terus diperbarui daerah, terutaman realisasi belanja serta output dan outcome dari belanja tersebut,” tuturnya.
Stranas PK menargetkan penetapan SIPD sebagai aplikasi umum bertepatan pada Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2022.
