JAKARTA, Mediakarya – Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhirnya mengeluarkan kebijakan besaran tarif impor untuk barang dari Indonesia yang masuk ke negara tersebut, yakni sebesar 19%, lebih rendah dari sebelumnya yang dipatok 32%.
Namun demikian, dengan kesepakatan ini, AS tidak akan membayar tarif apapun saat mengekspor barangnya ke Indonesia.
Kebijakan Trump terkait dengan tarif impor dinilai akan jadi pukulan keras bagi Indonesia yang dikenakan bea masuk sebesar 32 persen.
Beberapa negara, termasuk Indonesia dikenakan tarif ‘timbal balik’ karena Indonesia mengenakan tarif terhadap barang dari AS yang masuk ke wilayah Indonesia.
Sekjen Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Abdul Rasyid menilai bagi eksportir Indonesia, kebijakan tarif impor baru ini bukan sekadar angka di atas kertas.
Sementara, industri tekstil, alas kaki, furniture, karet, hingga perikanan selama ini mengandalkan pasar AS sebagai salah satu tujuan utama ekspor.
Dia menilai dampak kebijakan tarif Trump yang paling bakal segera terasa adalah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.
“Terkait dengan kebijakan impor AS, kami memprediksi ke depannya banyak perusahaan besar melakukan PHK besar-besaran terkait usahanya terhadap unsur dollar AS, hingga turunnya penerimaan pajak,” ujar Rasyid, Kamis(17/7/2095).
Sementara itu, dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak era Presiden Donald Trump dengan doktrin “America First”, hubungan dagang Indonesia–AS mengalami perubahan yang tidak seimbang.
Kebijakan Trump tersebut dinilai sangat merugikan Indonesia. Sebab, produk elektronik, fashion, hingga kendaraan AS dapat masuk ke Indonesia dengan kemudahan luar biasa, bahkan bebas bea masuk.
Sementara itu, produk-produk unggulan Indonesia yang hendak masuk pasar Amerika harus membayar bea masuk hingga 19%. Bukan hanya soal angka pajak, tapi juga lapisan birokrasi, kuota, dan sertifikasi yang rumit.
“Di mana keadilannya? Ini kerja sama dagang atau Penjajahan Gaya Baru?. Tentunya kita harus mencermati bersama. Jangan sampai kebijakan penurunan tarif AS untuk Indonesia hanya menguntungkan pemerintah AS sendiri,” katanya.
Padahal, diplomasi dagang idealnya adalah pertukaran setara antar negara berdaulat. Tapi realita menunjukkan ketimpangan. Ketika satu pihak bisa masuk dengan bebas, sedangkan pihak lain terseok-seok oleh aturan, maka yang terjadi bukanlah simbiosis mutualisme, melainkan bentuk dominasi baru.
“Mengutip pernyataan ekonom senior almarhum Faisal Basri, bahwa Indonesia terlalu murah hati dalam membuka keran impor, sementara tidak cukup ngotot dalam menuntut keadilan untuk ekspor. Artinya, ini bukan sekadar ketimpangan ekonomi, tapi juga soal harga diri kedaulatan bangsa. Apakah kita lupa bahwa ekonomi adalah pilar kemandirian nasional,” bebernya.
Bahkan, kara Rasyid, dalam beberapa pidatonya, Presiden Pertama RI Soekarno selalu mengingatkan soal “penjajahan dalam bentuk baru” kolonialisme yang tidak lagi berbentuk senapan dan tank, tapi berupa perjanjian dagang, utang luar negeri, dan intervensi kebijakan ekonomi.
“Ketika kita terlalu bergantung pada produk asing, ketika pasar kita jadi tempat cuci gudang global tanpa perlindungan bagi produk dalam negeri, maka yang terjadi adalah pengikisan kedaulatan ekonomi secara perlahan tapi pasti,” katanya.
“Kita tidak anti asing. Tapi kita harus tegas dan berani menuntut keadilan. Diplomasi dagang harus didasarkan pada prinsip resiprokal jika kamu bisa ekspor ke saya tanpa pajak, maka saya pun harus bisa ekspor ke kamu dengan perlakuan setara,” imbuhnya.
Menurut Rasyid, tugas pemerintah adalah menjaga martabat ekonomi bangsa, bukan hanya menjalin relasi baik demi statistik pertumbuhan yang semu.
Sementara, tugas adalah bertanya, mengawasi, dan menuntut kejelasan,
apakah diplomasi kebijakan ekonomi yang dibangun oleh pemerintah sudah sesuai harapan publik.
“Renyahnya kerupuk tidak boleh membungkam suara kritis.
Karena jika terus dibiarkan, yang renyah bukan hanya kerupuk, tapi juga kedaulatan kita yang digerogoti sedikit demi sedikit,” pungkasnya.
