Panglima juga mengingatkan kepada masyarakat yang nanti mengadukan dugaan pelanggaran pemilu agar membawa bukti.
“Kalau tidak ada bukti nanti bagaimana prosesnya. Dari bukti itu nanti dikoordinasikan dengan Bawaslu tingkat pelanggarannya apakah tindak pidana, pelanggaran disiplin, atau pelanggaran biasa. Nanti, Bawaslu yang akan menentukan. Ketika Bawaslu menyampaikan ini pelanggaran berat, langsung oleh Puspom TNI dilaksanakan penyidikan,” kata Yudo, dilansir dari antara.
Yudo menambahkan pengawasan terhadap netralitas TNI itu tidak hanya dari Puspom TNI, tetapi juga dari atasan langsung para prajurit, dan satuan intelijen yang tersebar di masing-masing satuan.
“Kami memiliki intelijen, staf intelijen, asintel (asisten intelijen) Panglima TNI, asintel Kepala Staf TNI Angkatan Darat, asintel Kepala Staf TNI Angkatan Laut, asintel Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Semuanya ada. Jadi, di dalam mekanisme atau organisasi TNI sudah lengkap. Jadi, mulai untuk pengawasan untuk mengontrol prajurit untuk semuanya itu sudah ada mekanismenya,” kata Yudo menjawab pertanyaan wartawan. (sm)
